TRIBUNNEWS.COM – Amerika Serikat mengumumkan penangguhan perdagangan diplomatik dengan Myanmar pada Senin (29/3/2021).
Penangguhan keterlibatan antar pemerintah di bawah Perjanjian Kerangka Kerja Perdagangan dan Investasi (TIFA) 2013 itu akan kembali jika kudeta dicabut dan pemerintah sipil kembali.
Dilansir CNN, perjanjian itu mengatur bahwa AS bekerja sama dengan Myanmar dalam perdagangan dan investasi.
Keputusan ini menyusul kekerasan aparat terhadap demonstran hingga ratusan nyawa jatuh dalam sehari.
Lebih dari 100 warga sipil, termasuk anak-anak terbunuh karena memprotes kudeta militer pada Sabtu lalu.
Presiden Joe Biden menyebut kekerasan itu “mengerikan” dan “benar-benar keterlaluan”.
Baca juga: POPULER INTERNASIONAL Staf Angkatan Udara Jepang Belajar Bahasa Indonesia | Militer Myanmar Berpesta
Baca juga: Thailand Bersiap Hadapi Potensi Eksodus Pengungsi dari Myanmar
“Berdasarkan laporan yang saya terima, sangat banyak orang telah terbunuh dimana sama sekali tidak perlu,” kata Biden kepada wartawan pada Minggu di Delaware saat ia kembali ke Washington.
Biden saat itu mengatakan sedang merencanakan tindakan untuk Myanmar.
Adapun penangguhan perdagangan diplomatik yang diumumkan pada Senin lalu akan segera diberlakukan.
“Amerika Serikat mengutuk keras kekerasan brutal pasukan keamanan Burma terhadap warga sipil.”
