Ini Penjelasan Polri Soal Keputusan Pemerintah Terkait Pembubaran FPI

oleh -90 views

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim
 
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kepolisian RI menanggapi adanya keputusan pemerintah yang menyatakan telah membubarkan dan menghentikan seluruh kegiatan organisasi masyarakat Front Pembela Islam (FPI) pada hari ini Rabu (30/12/2020).

Karo Penmas Humas Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono menyatakan pihaknya akan segera mengevaluasi keputusan tersebut. Polri juga memastikan akan mengambil langkah hukum sesuai dengan peraturan berlaku.

Baca juga: BREAKING NEWS: Pasukan Brimob dan TNI Datangi Petamburan III, Atribut FPI Dicopoti

“Pasti akan diambil langkah-langkah disesuaikan dengan tugas pokok polri. Sekali lagi, Polri pasti mengambil langkah-langkah yang disesuaikan dengan tugas pokok Polri,” kata Brigjen Rusdi di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (30/12/2020).

Namun demikian, pihaknya tidak menjelaskan lebih lanjut detil langkah yang diambil Polri usai penetapan tersebut.

Baca juga: Respons Fadli Zon-Fahri Hamzah Saat Pemerintah Larang dan Hentikan Kegiatan FPI

“Tentunya Polri sebagai pemelihara keamanan dan penjaga masyarakat, Polri juga sebagai penegak hukum. Polri juga sebagai pelayan, pelindung dan pengayom masyarakat. Actionnya gimana di lapangan nanti kita bisa melihat itu semua. Jadi apa yang dilakukan polri tidak akan keluar dari tugas pokoknya,” jelasnya.

Ketika disinggung apakah akan menggelar sweeping, dia masih enggan membeberkan lebih lanjut. Yang jelas, langkah yang diambil oleh Polri tidak keluar dari tugas pokok dan fungsinya.

Baca juga: Ace Hasan Sebut Larangan Pemerintah Atas FPI Punya Dasar Hukum Kuat

“Kita lihat nanti, saya katakan tadi, Polri akan mengambil langkah-langkah disesuaikan dengan tugas pokok polri, tugas pokok polri yang diatur dalam UU kepolisian,” pungkasnya.

Sebelumnya, Pemerintah menyatakan telah membubarkan dan menghentikan seluruh kegiatan organisasi masyarakat Front Pembela Islam (FPI) pada hari ini Rabu (30/12/2020).

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyatakan pembubaran dan pelarangan kegiatan tersebut karena FPI meski sejak tanggal 21 Juni tahun 2019 secara de jure telah bubar sebagai ormas tetapi sebagai organisasi FPI tetap melakukan aktifitas yang melanggar ketertiban dan keamanan dan bertentantan dengan hukum.

Mahfud mencontohkan kegiatan tersebur di antaranya tindak kekerasan, sweeping atau razia secara sepihak, provokasi dan sebagainya.

Source

Tentang Penulis: Redaksi 0307

Gambar Gravatar
A Technical Content Writer at tribun.anasibrahim.com, specializing in Virtual Private Servers (VPS), WordPress, and Internet Marketing. Anas is eager to help people to improve their business on the internet.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *